Aktor senior Deddy Mizwar dianggap punya peluang besar untuk bisa mendulang suara dalam Pemilu 2009. Aktor yang dikenal sebagai Jenderal Naga Bonar ini lebih terkenal dibandingkan para jenderal lainnya.
"Dia lebih populer di masyarakat dan jauh lebih terkenal dibandingkan jenderal-jenderal lainnya," kata politisi PBB Ali Mochtar Ngabalin kepada detikcom, Selasa (24/2/2009).
Sejumlah jenderal telah memproklamirkan diri sebagai calon presiden antara lain SBY, Wiranto, Prabowo, dan Sutiyoso.
Menurut Ngabalin, di negara-negara lain banyak aktor yang terjun menjadi politisi dan menang pemilu. Menurutnya kehadiran Deddy dapat dijadikan calon alternatif bursa capres di pemilu 2009.
Sumber: Detik.com
Selasa, 24 Februari 2009
Selasa, 17 Februari 2009
Wiranto: Saya Anti kampanye Hitam
Iklan politik bernada celaan dan berbau black campaign mulai bermunculan menjelang pesta akbar demokrasi digelar awal Mei mendatang. Hal tersebut menuai beragam reaksi sejumlah pihak, termasuk Katua Umum Partai Hanura Wiranto.
"Iklan yang ada sekarang terkesan kurang etis. Seharusnya berpijak pada konsep untuk menyelamatkan negeri ini bukan malah saling serang antarpartai. Saya tidak sepakat dengan black campaign," katanya dalam acara Konsolidasi dan Evaluasi Kader Hanura di Gedung Aula Departemen Sosial Bekasi Timur, Jawa Barat, Selasa (17/2/2009).
Dia mengaku lebih menginginkan agar semua pihak senantiasa mengedepankan persaingan yang sehat. "Saya ingin masuk pada persaingan sehat dan bermanfaat," katanya.
Sumber: okezone.com
"Iklan yang ada sekarang terkesan kurang etis. Seharusnya berpijak pada konsep untuk menyelamatkan negeri ini bukan malah saling serang antarpartai. Saya tidak sepakat dengan black campaign," katanya dalam acara Konsolidasi dan Evaluasi Kader Hanura di Gedung Aula Departemen Sosial Bekasi Timur, Jawa Barat, Selasa (17/2/2009).
Dia mengaku lebih menginginkan agar semua pihak senantiasa mengedepankan persaingan yang sehat. "Saya ingin masuk pada persaingan sehat dan bermanfaat," katanya.
Sumber: okezone.com
Kamis, 12 Februari 2009
Lembaga Survei Pemilu Bersedia Umumkan Sumber Dana
Lembaga survei yang akan menggelar survei terkait pemilihan umum (pemilu) bersedia transparan soal sumber pendanaannya. Transparansi itu penting agar publik bisa memproteksi diri jika lembaga survei tertentu memiliki kepentingan tertentu terkait survei yang dilakukannya.
“Kita mengikuti kode etik yang ada di negara-negara modern. Memang ada kewajiban untuk disclosure (pengungkapan) tentang sumber pendanaan. Ini supaya ada proteksi dari publik jika lembaga survei itu memiliki kepentingan tertentu,” ujar Ketua Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) Denny JA.
Hal itu dia katakan dalam jumpa pers di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2009).
Denny mencontohkan, di Filipina bahkan ada aturan lebih ketat lagi, yakni bahwa riset untuk klien pribadi harus dibuka ke publik setelah 3 tahun. Masa kerahasiaannya tidak lebih dari 3 tahun.
Menurut Denny, Indonesia juga harus berupaya menuju ke arah dunia survei yang lebih ‘beradab’ dengan transparansi sumber dana itu.
“Jaman jahiliyah lembaga survei ini harus pelan-pelan kita ubah,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Andrinof Chaniago mengatakan, pihaknya juga tidak keberatan dengan transparansi sumber dana survei.
Hanya saja, dia menekankan perlunya pengaturan yang lebih jelas tentang aturan tersebut sehingga hak-hak privasi pihak-pihak tertentu yang terkait dengan survei tidak terlanggar.
“Hak publik untuk tahu kita utamakan. Tetapi juga jangan sampai ada pelangaran privasi pihak-pihak tertentu,” tandasnya.
“Kita mengikuti kode etik yang ada di negara-negara modern. Memang ada kewajiban untuk disclosure (pengungkapan) tentang sumber pendanaan. Ini supaya ada proteksi dari publik jika lembaga survei itu memiliki kepentingan tertentu,” ujar Ketua Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) Denny JA.
Hal itu dia katakan dalam jumpa pers di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2009).
Denny mencontohkan, di Filipina bahkan ada aturan lebih ketat lagi, yakni bahwa riset untuk klien pribadi harus dibuka ke publik setelah 3 tahun. Masa kerahasiaannya tidak lebih dari 3 tahun.
Menurut Denny, Indonesia juga harus berupaya menuju ke arah dunia survei yang lebih ‘beradab’ dengan transparansi sumber dana itu.
“Jaman jahiliyah lembaga survei ini harus pelan-pelan kita ubah,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Andrinof Chaniago mengatakan, pihaknya juga tidak keberatan dengan transparansi sumber dana survei.
Hanya saja, dia menekankan perlunya pengaturan yang lebih jelas tentang aturan tersebut sehingga hak-hak privasi pihak-pihak tertentu yang terkait dengan survei tidak terlanggar.
“Hak publik untuk tahu kita utamakan. Tetapi juga jangan sampai ada pelangaran privasi pihak-pihak tertentu,” tandasnya.
Langganan:
Postingan (Atom)